PALU – Kepala Staf Korem 132/Tdl Kolonel Czi Bambang Pranowo, S.Sos., M.A.P., menghadiri kegiatan peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia secara virtual bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/6/2023).
Presiden RI Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-Yudisial untuk 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program pelaksanaan rekomedasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia,”ujarnya.
Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, yang sering terjadi peristiwa-peristiwa baik maupun tidak baik.
“Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebutkan pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara Indonesia.
Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia secara langsung dan virtual. (Penrem_132).